1 |
Selama beberapa dekade terakhir ini, kebijakan makro ekonomi dan reformasi
struktural berkelanjutan, telah membawa Indonesia pada pesatnya pertumbuhan
ekonomi. |
|
2 |
Di tengah kuatnya kinerja makro ekonomi, sejumlah kelemahan telah menyebabkan
Indonesia rawan terhadap guncangan dari luar. Kekakuan dari sejumlah aturan
dalam perdagangan domestik dan monopoli impor, telah merintangi efisiensi
dan daya saing ekonomi. |
|
3 |
Dalam gejolak mata uang regional, nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika, sejak pertengahan Juli tahun lalu hingga awal Januari ini telah
terdepresiasi lebih dari 70 persen, di mana separuh dari penurunan tersebut
terjadi sejak akhir November lalu. Sementara merosotnya indeks di Bursa
Efek Jakarta mencapai 50 persen. Semuanya itu mencerminkan hilangnya kepercayaan
terhadap rupiah, sektor finansial dan keseluruhan perekonomian. |
|
4 |
Merosotnya nilai tukar rupiah telah meningkatkan beban utang sejumlah
bank dan perusahaan nasional kepada pihak asing, yang sebagian besar tanpa
hedging, dan juga menyebabkan naiknya suku bunga dalam negeri. Itu semua
melemahkan posisi dunia usaha nasional. |
|
5 |
Guna mengatasi krisis mata uang, Pemerintah Indonesia telah mengambil
beberapa tindakan koreksi, seperti pelepasan band intervensi, mengambangkan
nilai tukar rupiah, kebijakan uang ketat dan paket deregulasi. |
|
|
Kerangka Kerja Kebijakan |
|
6 |
November tahun lalu, dalam kaitan dengan program bantuan IMF, pemerintah
telah mengambil paket kebijakan guna memulihkan kepercayaan dan menahan
laju anjloknya rupiah. |
|
7 |
Makin merosotnya rupiah, yang merupakan kombinasi dari contagion
effect dari kejadian serupa di kawasan Asia, perkembangan politik dan
ketidakpastian lainnya, secara jelas menunjukkan bahwa target yang sesungguhnya
dari makro ekonomi tidak terealisir. |
|
|
Kebijakan Makro Ekonomi |
|
8 |
Pemerintah sepenuhnya pada komitmen untuk memelihara kebijakan fiskal,
sehingga dalam situasi krisis ini sulit untuk meraih surplus satu persen
dari GDP pada tahun anggaran 1998/1999. Pemerintah tetap pada prinsip anggaran
berimbang, yang oleh IMF diperkirakan defisit sekitar satu persen dari
GDP. |
|
9 |
Untuk mengurangi distorsi ekonomi dan memperkuat posisi fiskal, pemerintah
secara intensif melakukan penyesuaian aturan harga dengan tujuan untuk
menghapus subsidi secara bertahap terhadap BBM dan listrik. Kecuali untuk
minyak tanah dan solar, di mana kenaikan akan ditekan untuk melindungi
masyarakat lemah. |
|
10 |
Di bidang penerimaan, pemerintah akan menaikkan cukai alkohol dan tembakau,
yang secara efektif akan meraih penerimaan sekitar 80 persen dan 10 persen.
Kenaikan cukai akan dimulai pada 1 Juli 1998. Sebagai tambahan, terhitung
sejak 1 April pemerintah juga akan menghapus semua pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai. Pengatururan pembebasan PPN akan dikaji ulang secara bertahap. Mengenai
pajak yang lainnya, pemerintah mulai 1 April juga akan memberlakukan pajak
penjualan lokal untuk bensin sebesar lima persen, dan sejumlah pajak penjualan
barang mewah juga akan ditingkatkan. |
|
11 |
Guna meningkatkan administrasi perpajakan dan struktur dari sistem
perpajakan, pemerintah akan memperkenalkan nomor pembayaran tunggal bagi
pembayar pajak mulai 1 April nanti. |
|
12 |
Untuk menjamin kualitas dan daya tahan dalam perbaikan masalah keuangan,
pemerintah akan melaporkan posisi keuangan sektor publik secara komprehensif
dan sistem secara tranparan. |
|
13 |
Sebagai pengakuan yang serius terhadap krisis keuangan di Indonesia
pemerintah menunda 12 proyek infrastruktur termasuk Tanjung Jati C. Pemerintah
juga mencabut fasilitas pajak maupun jaminan kredit program Mobil Nasional.
Kebijakan Nilai Tukar
|
|
14 |
Sejak krisis dimulai, strategi moneter Bank Indonesia adalah mendukung
menguatnya nilai tukar rupiah, dan membatasi nilai inflasi, di antaranya
dengan membenahi perusahaan moneter. |
|
|
15. Pergerakan simpanan sangat melengkapi tugas yang sulit dari kebijakan
moneter, karena mereka mempunyai perenan penting untuk membagi sistem perbankan
pada pertengahan Nopember sejumlah besar bank menunjukan pertumbuhan likuiditas,
dan suku bunga naik hingga 75 persen. dalam waktu yang sama, tidak ada
bank dari grup kecil yang llikuiditasnya meningkat, dan perdagangan mereka
relatif di bawah JIBOR ( Jakarta Interbank offered Rate ), sekitar 15 persen.
15. Pergerakan simpanan sangat melengkapi tugas yang sulit dari kebijakan
moneter, karena mereka mempunyai perenan penting untuk membagi sistem perbankan
pada pertengahan Nopember sejumlah besar bank menunjukan pertumbuhan likuiditas,
dan suku bunga naik hingga 75 persen. dalam waktu yang sama, tidak ada
bank dari grup kecil yang llikuiditasnya meningkat, dan perdagangan mereka
relatif di bawah JIBOR ( Jakarta Interbank offered Rate ), sekitar 15 persen.
|
|
|
16. Meskipun terjadi penguatan nilai suku bunga ke level yang lebih
tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, permasalahan rupiah
hanya mengintensifkan. Melemahnya rupiah terjadi karena krisis yang terjadi
di negara-negara tetangga. Faktor lainnya adalah kondisi pasar yang terpengaruh
oleh situasi ekonomi Indonesia, sehingga memperlemah kesehatan keuangan
dan sistem perbankan dan sektor lainnya. |
|
|
17. Dengan semua paket kebijakan yang baru saja diadopsi, dan dituangkan
dalam Memorandum, pemerintah meyakinkan bahwa kepercayaan terhadap ekonomi
negara akan secepatnya pulih. |
|
|
18. Sikap pengetatan moneter ini tidak dapat dielakkan, selanjtnya
untuk waktu-waktu mendatang, jumlah kredit yang didapatkan untuk meminjamkan
kesektor usaha akan tetap mendesak dan biaya kredit akan tetap sangat tinggi.
Untuk itu pemerintah akan memasukkan program temporer untuk memperbaiki
perusahaan skala kecil. |
|
|
19. Program keuangan Bank Indonesia diformulasikan dalam kontek kondisi
keuangan yang meragukan secara luar biasa, termasuk dalam hal permintaan
untuk uang yang beredar secara keseluruhan. Dalam tahun 1997, pertumbuhan
peredaran uang secara menyeluruh menunjukan penurunan, dengan pertumbuhan
M2 yang menurun dari tahun ke tahun rata-rata 25,5 persen pada Juni menjadi
23 persen pada November. |
|
|
20. Bank Indonesia menetapkan, sesudah mengadakan konsultasi dengan
Dana Moneter Internasional (IMF), program keuangan untuk tahun anggaran
1998, memberikan jaminan kebijakan moneter akan terus disertakan dalam
kerangka kerja, dengan inflasi yang jelas. Program ini bertujuan untuk
menekan inflasi hingga kurang dari 20 persen. Untuk mencapai sasaran yang
ambisius ini, Bank Indonesia berencana membatasi peredaran uang hingga
16 persen pada tahun 1998. |
|
|
21. Strategi moneter ini akan diimbangi dengan intervensi mata uang
asing demi menstabilkan dan mendukung nilai tukar mata uang. Skala intervensi
ini akan ditetapkan dalam konsultasi dengan staf IMF dan akan diserahkan
kepada Bank Indonesia. |
|
|
22. Bank Indonesia dalam waktu dekat akan diberikan otonomi untuk merumuskan
dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk meyakinkan bahwabank sentral
masih betanggung jawab, sasaran inflasi akan diputuskan oleh pemerintah,
tetapi kebijakan dalam perolehan kebijakan ini seperti perubahan niali
suku bunga, sepenuhnya akan dilaksanakan oleh bank sentral. |
|
|
Restrukturisasi Sektor Finansial |
|
|
23. Pemerintah sudah mengambil tindakan untuk melaksanakan sistem perbankan.
Pada 1 November 1997, sejumlah 16 bank telah dilikuidasi. Sejumlah bank
lainnya, termasuk beberapa bank pembangunan daerah, sudah berada dibawah
pengawasan bank sentral dan beberapa diantaranya sedang dalam proses pelaksanaan
sementara lainnya berada dalam tahap persiapan. |
|
|
24. Deprisiasi rupiah yang terus berlanjut, lambatnya pertumbuhan dan
tingginya nilai suku bunga telah memperburuk perekonomian sektor perbankan.
Situasi ini makin diperburuk oleh deposit run dan capital flight, sehingga
mendorong sebagian besar bank meningkatkan dukungan likuiditas kepada bank
sentral. Depresiasi dsalam jumlah besar terhadap nilai mata uang rupiah
dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan kekhawatiran bahwa masalah
ini hanya akan semakin memburuk. |
|
|
25. Dalam kondisi ini, pemerintah yakin bahwa memulihkan kembali kepercayaan
atas kemampuan sistem perbankan untuk memenuhi komitmennya dan memankan
peran intermediasinya merupakan hal yang terpenting. Untuk itu, Bank Indonesia
akan bekerjasama dengan para staf AsDB (Bank Pembangunan Asia), IMF (Dana
Moneter Internasional), World Bank ( Bank Dunia) untuk menetapkan dan melaksanakan
secara peraturan dan tranparasi untuk memulihkan likuidasi dan penyelesaian
masalah yang dihadapi bank bank swasta. Peraturan ini akan diumumkan dalam
waktu dekat. |
|
|
26. Dengan bantuan teknis bank Dunia, pemerintah juga telah mengambil
langkah langkahuntuk menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi bank bank
pemerintah dan meyakinkan keamanan dan kesehatan bank - bank tersebut.
Tujuan program ini, pemerintah pada bulan Desember 1997 telah mengumumkan
bahwa BTI akan menjadi anak perusahaan BNI dan empat bank pemerintah, Bapindo,
bank Bumi Daya, BDN dan bank Exim akan dimerger. Pemerintah menjamin bahwa
proses merger akan dimanfaatkan untuk merampingkan operasional bank-bank
yang dimerger, menjual pasilitas dan kantor cabang yang berlebihan, mengurangi
sumber daya manusia, mengekonomiskan sistem otomatis sistem otomatis, memaksimalkan
keuntungan dari kekuatan berimbang serta mempersiapkan institusi-institusi
itu untuk disewakan. Pemerintah menjamin bahwa sampai proses swastanisasi,
bank pemerintah akan beroperasi sesuai kriteria dalam kontrak-kontrak yang
diajukan, yang dipersiapkan oleh kementrian keuangan ( direktorat Jendral
badan Usaha Milik Negara ) dengan bantuan Bank Dunia hingga ahir maret
1998. |
|
|
27. Sebagai dukungan swastanisasi seruruh saham perbankan, pemerintah
pada ahir juni 1998 akan mengeluarkan peraturan untuk merubah peraturan
perbankan yang untuk mengurangi batasan pemilik swasta. Bank baru hasil
merger empat bank pemerintah akan dipimpin oleh Managing Direktor baru.Manajemen
baru ini akan mulai bertugas akhir februari 1998 dan akan merumuskan dan
melaksanakan rencana operasional keempat bank yang di merger, termasuk
jadwal merger akhir. Jadwal swastanisasi seruruh bank pemerintah akan ditentukan
setelah berkonsultasi dengan IMF dan Bank Dunia. |
|
|
28. Sebagai persiapan proses merger dan akuisasi serta swastanisasi
seruruh bank pemerintah ( Termasuk bank-bank yang tidak dimerger ) akan
dilakukan pemeriksaan dokumen, sistem dan keuangan sehingga memenuhi standar
internasional dengan menggunakan tim audit dari perusahaan internasional
yang telah ditentukan. |
|
|
Memperkokoh Pengawasan Bank |
|
|
29. Pemerintah akan meningkatkan pengawasan sistem perbankan. |
|
|
30. Dalam rangka memperkuat kebijakan dan infrastuktur institusional
perbankan, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a). Meninjau
kembali kerangka ( frame work ) hukum operasional perbankan, setelah melalui
pertimbangan bank sentral dan undang-undang perbankan serta peraturan perusahaan
dan likuidasi, yang akan rampung akhir September 1998. b). Meningkatkan
transparansi dan keterbukaan di sektor perbankan sehingga untuk itu pemerintah
dalam waktu dekat ini akan mewajibkan seluruh bamk mengeluarkan hasil audit
tahunan. c). Sebagai bagian dari negosiasi WTO untuk liberalisasi, perdagangan
di sektor pelayanan keuangan, pemerintah memutuskan, mulai Februari 1998
akan mencabut berbagai larangan pembatasan atas kantor cabang bank asing.
Pemerintah juga akan mengajukan Rancangan UU kepada DPR, UU bagi penghapusan
berbagai larangan atas invesyasi asing bank-bank terdaftar mulai Juni 1998.
|
|
|
Reformasi Struktural |
|
|
31. Pada November lalu, pemerintah melaksanakan strategi ambisius menyangkut
reformasi struktural, yang ditujukan untuk mengambalikan percepatan pertumbuhan
ekonomi, dengan cara mentrasformasikan ekonomi biaya tinggi menjadi lebih
terbuka, kompetitif dan efisien. |
|
|
32. Pemerintah berhasil melakukan peningkatan yang mengarah pada sasaran
strategi. Pada bulan November telah ditempuh langkah yang mengarah pada
keterbukaan ekonomi dan peningkatan kompetisi, disaat monopoli Bulog terhadap
tepung terigu, kacang kedele dan bawang putih ditiadakan. Untuk meyakinkan
konsumen mendapatkan keuntungan dari reformasi ini, para importir diizinkan
memasarkan semua produk ini secara domestik, kecuali tepung terigu. |
|
|
33. Dua peraturan struktural penting lainnya yang telah ditempuh berdasarkan
program tersebut. Pertama, pada bulan November biaya administrasi eceran
semen ditiadakan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan dikalangan
industri tersebut serta segera menurunkan harga untuk penjualan kepada
perusahaan konstruksi dan konsumen. Kedua, peningkatan program penurunan
tarif jangka menengah yang mencakup dua sektor utama, produk kimia dan
loga. Tarif sebagian besar produk kimia sudah diturunkan hingga 5 %, yang
mulai berlaku 1 Januari 1999. Mulai 2003, tarif maksimum produk-produk
ini akan diturunkan hingga target jangka menengah 10 persen. |
|
|
34. Krisis ekonomi yang terus memburuk selama bulan Desember dan awal
Januari, memperjelas, reformasi yang berani dan cepat diperlakukan untuk
mengatasi kemelut ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk
memperkuat program reformasi struktural dengan mengaselerasi beberapa peraturan
yang telah direncanakan dan melakukan tindakan tambahan. |
|
|
Investasi dan Perdagangan Asing |
|
|
35. Untuk meyakinkan pasokan pangan dijual dengan harga pantas kepada
penduduk, pemerintah melaksanakan strategi program dan memasukkan bahan
pertanian ke dalam program umum mengenai penurunan harga. Harga untuk seluruh
bahan pangan telah dikurangi hingga maksimum 5 persen, sedangkan peraturan
mengenai bahan kebutuhan sehari-hari telah ditiadakan mulai 1 Februari
1998. Pada waktu yang sama, harga produk non pertanian akan dikurangi hingga
5 persen dan secara bertahap akan dikurangi hingga 10 persen sampai pada
tahun 2003. |
|
|
36. Mulai 1 Februari 1998, seluruh larangan mengenai kapal baru dan
kapas juga dihapuskan. Semua larangan impor kuantitatif, selain untuk alasan
kesehatan, keamanan, lingkungan dan serta larangan nontarif yang melindungi
produksi dalam negeri akan ditiadakan mulai berakhirnya program. |
|
|
37. Pemerintah juga bermaksud menghapus pajak ekspor karena peraturan
ini dianggap tidak layak lag. Dengan demikian, mulai 1 Februari 1998, pajak
ekspor atas sejumlah besar barang termasuk dalamnya kulit, gabus, bijih
besi dan limbah alumunium akan duhapuskan. Sedangkan untuk produk lainnya,
pajak ekspor tidak tidak dihapuskan. Sebagai langkah pertama, pada Maret
1998, pajak ekspor untuk kayu bulat , gergaji kayu, rotan dan mineral akan
diturunkan hingga maksimum 10 persen ad valorem. Pada waktu bersamaan,
langkah-langkah serupa akan diambil untuk produk lainnya. |
|
|
38. Pemerintah juga akan menghapus beberapa jenis larangan ekspor seperti
kuota, selama kurun waktu tiga tahun berjalan. Satu-satunya pengecualian
adalah untuk alasan kesehatan dan keamanan serta kepentingan nasional seperti
CPO hingga triwulan pertama 1998, larangan ekspor CPO tidak akan diteruskan
lagi. |
|
|
39. Upaya-upaya keras dibutuhkan untuk mendorong masuknya investasi
asing. Maka muali Juni 1998 pemerintah akan merevisi hal yang bisa menghambat
investor asing, antara lain dengan mencabut investasi asing pada minyak
kelap sawit mulia 1 Februari 1998. |
|
|
40. Langkah penting dalam reformasi adalah deregulasi dan provitisasi
ekonomi, sehingga dapat mendongkrak tingkat daya saing domestik dan meluaskan
skala dari sektor swasta. |
|
|
41. Terhitung sejak 1 Februari 1998, para pedagang produk-produk pertanian
seperti cengkeh, jeruk, dan vanila akan memiliki kebebasan membeli, menjual
komoditinya tanpa ada batasan wilayah. Cengkeh, para pedagang bisa membeli
dan menjualnya dengan harga bebas, dan BPPC akan dibubarkan Juni 1998.
|
|
|
42. Untk mendukung ekspor, pemerintah berupaya membatasi penarikan
retribusi. Untuk memperkuat daya saing dan penetrasi pasar, pemerintah
juga akan mengembangkan dan mengimplementasikan program setahun untuk menghapuskan
pajak antar daerah. |
|
|
43. Monopoli Bulog akan dibatasi pada beras. Efektif sejak 1 Februari
1998, semua pedagang akan diizinkan untuk mengimpor gula dan memasarkannya
pada pasar domestik, dan petani dibebaskan dari ketentuan formal dan informal
untuk menanam tebu. |
|
|
44. Sejalan dengan niat meningkatkan produktivitas sektor swasta, pemerintah
sedang berusaha untuk meninjau ulang investasi dan poengeluaran di sektor
umum demi mengefisiensikan pengunaan sumber-sumber daya pemerintah. Peninjauan
ulang ini dilakukan bekerja sama dengan Bank Dunia dan direncanakan selesai
Juni 1998. |
|
|
45. Peninjauan ulang itu juga akan menjadi dasar untuk akselerasi program
swastanisasi. Dalam kaitan itu, sebuah kerangka kerja yang jelas akan dibentuk
untuk manajemen dan swastanisasi aset-aset pemerintah pada April 1998.
|
|
|
46. Dengan adanya kerangka kerja tersebut, pemerintah dapat mengakselerasi
swastanisasi dan mengambil langkah-langkah nyata untuk melakukan restrukturisasi
atau menutup perusahaan-perusahaan yang berkinerja buruk. |
|
|
47. Perusahaan-perusahaan yang tak sehat akan diaudit menjelang akhir
tahun 1998 dan yang jelas-jelas tak sehat akan ditutup. |
|
|
Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan, pemerintah berencana untuk
mengenalkan program-program kerja yang berbasis pada komunitas. |
|
|
49. Pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan yang merata merupakan,
tema utama dalam perencanaan pembanguinan lima tahun kedepan yang dimula
tahun 1999. Anggaran untuk pengeluaran sosial akan ditingkatkan, agar semua
orang bisa mendapat program belajar 9 tahun dan pelayanan dasar kesehatan
yang memadai. |
|
|
50. Di bidang lingkungan hidup, pemerintah akan menyusun dan mengimplementasikan
UULH yang baru pada Maret 1998. Untuk meningkatkan kualitas udara, pemerintah
akan mendorong program konversi energi bersih, termasuk bensin tanpa timbal
untuk memenuhi batas waktu yang ditentukan Presiden 1999. |
|
|
|
|
|
|
|